Antara Amerika dan Indonesia

Kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton menarik perhatian media massa Indonesia. Berbagai spekulasi mengenai agenda kedatangannya mengemuka. Namun, satu yang jelas adalah adanya agenda pembicaraan mengenai keamanan kawasan Asia Tenggara. Ini terutama menyangkut adanya sengketa wilayah kedaulatan sejumlah negara di Laut Cina Selatan. Dimana di antara negara yang bersengketa terdapat beberapa negara ASEAN. Agenda ini menjadi lebih jelas saat Hillary Clinton ternyata juga berkunjung ke Sekertariat Jenderal ASEAN.

Makin pentingnya posisi Indonesia di mata negara adidaya itu tampak dari makin banyaknya “hadiah” yang diberikan. Sudah dua kali kita mendapatkan hibah F-16 bekas pakai dari Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF). Satu hal yang tentu sulit diberikan bila kita tak dipercaya. Bahkan F-16 kita pernah kekurangan suku cadang di akhir masa Orde Baru. Padahal di tahun 1986 hingga 1990, Indonesia justru baru mendapatkannya.

Terus-terang saya bukan ahli politik luar negeri atau hubungan internasional. Namun, secara kasat mata dari pemberitaan di media massa kita yang awam bisa melihat ada “sesuatu” di balik kunjungan Hillary kali ini.

Meski banyak dari kita tak peduli, namun kedekatan kita dengan negara adidaya itu cukup memberi “rasa aman”. Di tengah kondisi perpolitikan dalam negeri yang masih carut-marut, setidaknya kita harus memastikan bahwa posisi Indonesia tidak dalam ancaman negara asing.

Apa pun cacat dalam kebijakan politik luar negeri Amerika yang sering bermuka dua, kita jelas mendapatkan keuntungan dari hubungan itu. Masalahnya, siapa sebenarnya yang lebih diuntungkan?

Ingat Freeport. Kita jelas dirugikan di sana. Freeport bilang cuma menambang tembaga. Padahal di sana ada emas dan uranium. Lebih dari itu, pemerintah Indonesia cuma mendapatkan bagi hasil sebesar 1 % saja sejak 1967. Konon, pemerintah SBY telah melakukan negosiasi ulang kontrak karyanya. Tapi saya yakin tetap saja perusahaan A.S. itu lebih diuntungkan. Dan bukan cuma Freeport sebagai perusahaan, tapi juga A.S. sebagai negara tempatnya berasal.

Masyarakat bisa melihat bagaimana pemerintah A.S. begitu gigih memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Bukan saja semata pemerintah sebagai institusi penyelenggara negara, namun juga pelayan dan pembela warganya. Termasuk perusahaan yang berasal dari negara itu.

Sementara kita, tanpa meremehkan kinerja jajaran Kemenlu RI, seringkali masih sering kurang memperjuangkan kepentingan Warga Negara Indonesia. Perorangan yang tertimpa masalah sering kurang mendapatkan pembelaan. Demikian pula para pengusaha yang berupaya membuka pasar di luar negeri kurang diperhatikan dan dibantu. Padahal, secara mandiri banyak orang Indonesia yang sukses di luar negeri. Majalah SWA Sembada edisi terbaru memberitakan mengenai WNI yang secara perorangan berhasil dalam meniti karir di luar negeri. Dan tentunya itu patut diapresiasi. Namun, sepertinya pemerintah kita cuek saja dan tidak memanfaatkan mereka sebagai sarana diplomasi. Misalnya sebagai “corong” atau “juru bicara” Indonesia di negara tempat mereka bekerja.

Memang, membandingkan kedua negara seperti bumi dan langit. Ada yang bilang wajar karena A.S. merdeka tahun 1776, sementara kita baru 1945. Tapi rasanya itu bukan alasan. Lihat saja Singapura dan Malaysia yang merdeka tahun 1967, mereka kini lebih maju dari kita bukan? Jadi, rasanya yang lebih penting adalah kemauan yang disertai tindakan nyata untuk mentransformasi diri menjadi lebih maju. Setuju kan?

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s