Membaca Penangkapan Ba’asyir

Penangkapan ustadz K.H. Abu Bakar Ba’asyir memicu pertanyaan banyak pihak. Ada yang menduga hal ini adalah “pengalihan isyu”, seperti diutarakan oleh Ikrar Nusa Bhakti dalam kolomnya di harian Seputar Indonesia edisi Selasa (10/8). Menurut berita Kompas edisi hari ini, Amir Markaziyah Jama’ah Ansharut Tauhid itu masih bungkam kepada polisi. Penangkapan Ba’asyir yang tidak disertai surat perintah penangkapan karena menggunakan dalil UU Anti Terorisme itu memang mengejutkan. Apalagi penangkapannya seperti yang pertama diwarnai keributan. Di internet juga beredar video tentang penangkapan orang tua ini yang bak menangkap maling ayam saja. Sudah polisi yang menangkap menggunakan pakaian biasa dan bukan seragam, dicegat di tengah jalan, dan malam hari pula. Saya kira wajar jika penumpang mobil melawan karena mengira dicegat oleh penjahat yang banyak beraksi menjelang Lebaran.

Tindakan kepolisian yang selalu “pas momentum” dengan acara Presiden SBY -yang tentunya disertai amanat beliau- sebenarnya hebat. Seakan jadwal teroris “ngepasi” dengan jadwal sasarannya. Tapi bukan untuk membunuh sasaran seperti ancaman yang dilansir SBY, melainkan untuk ditangkap. Sudah beberapa kali hal ini terjadi, termasuk saat SBY memberikan sambutan di parlemen Australia. Tentu saja,  “kebetulan” ini membuat kita mengernyitkan kening. Ada apa dengan semua ini?

Saya yakin, tidak ada satu pun warga negara yang “waras” mau mendukung teroris dan terorisme. Namun juga tidak ada satu pun warga negara yang boleh ditakut-takuti dengan “bahaya laten terorisme” seperti itu. Apalagi dengan UU No. 15/Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Anti Terorisme) itu berpotensi melanggar hak warga negara. Seperti aparat keamanan berhak menangkap dan menahan seseorang atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana terorisme dalam waktu 7 X 24 jam tanpa surat perintah penahanan. Ini mirip dengan aturan sejenis ISA (Internal Security Act) di Malaysia. Tetap saja dasar dari pembuktian adalah pengakuan. Jadi sangat mungkin dalam masa penahanan terjadi tindakan di luar batas kemanusiaan demi mengejar pengakuan terduga teroris. Kesaktian UU tersebut seolah menjadi “super law” dengan aparat pemberantas terorisme terutama Densus 88 Polri menjadi “super body”-nya.

Apabila memang seorang Ba’asyir tua adalah dedengkot terorisme, silahkan saja dihukum. Tapi bila tidak, semoga masih ada rasa kemanusiaan tersisa dengan melepaskannya dan membebaskannya dari segala tuntutan. Jujur saja, saya sependapat dengan Ikrar Nusa Bhakti, alih-alih ini prestasi Polri dalam pemberantasan terorisme, penangkapan Ba’asyir lebih tampak sebagai “politik pengalihan isyu” belaka oleh pemerintah SBY.

Wallahu’alam bi shawab...

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s