Jangan Paksa Saya!

Saya sering menggunakan kalimat itu sewaktu kecil, di saat Ibu saya menyuruh saya segera mandi atau makan padahal saya sedang bermalas-malasan, karena itu hari libur misalnya. Tapi hari ini saya mengetahui kalimat itu digunakan oleh Presiden SBY.

Konteksnya tentu Anda sudah tahu, beliau tidak mau diburu-buru untuk menyikapi atau mengambil tindakan terhadap rekomendasi dari Tim 8. Dalam berita di halaman 1 harian Warta Kota edisi hari ini yang berjudul “SBY: Jangan Paksa Saya Ambil Sikap” dikutip kalimat beliau: “Jangan sampai pula sebagai Presiden didorong, dipaksa, untuk mengambil langkah yang bukan kewenangan saya. Kalau itu dilakukan, berarti saya melanggar atau melawan UU. Karena itu, prosesnya harus cepat, tapi koridornya harus jelas.” Ia mengutarakan hal itu seusai memimpin rapat terbatas dengan ketiga Menteri Koordinator, Kapolri, Jaksa Agung, Mendagri, Menlu, dan Menkominfo Rabu (18/11) kemarin. Lebih lanjut SBY juga menyatakan tidak akan memutuskan apakah menerima atau tidak rekomendasi Tim 8.

Saya tidak masuk ke dalam koridor hak prerogatif presiden, melainkan justru pada penggunaan kalimat yang terkesan marah. Malah, layaknya ngambek bak anak-anak. Memang, setelah membaca keseluruhan kalimat, maksud presiden menjadi jelas. Tapi membaca kepala beritanya, seakan-akan yang terjadi adalah presiden tidak memahami situasi. Bisa jadi, inilah “pelintiran” gaya media massa dengan memotong kalimat presiden menjadi singkat.

Saya hanya menengarai, pasca Andi Mallarangeng dijadikan Menteri Pemuda dan Olahraga, presiden tidak memiliki juru bicara yang cukup handal lagi. Karena Andi dulu cukup berani mengcounter ucapan lawan-lawan politik presiden, seraya menyediakan dirinya sebagai bumper. Artinya, ia siap dihantami oleh mereka yang tidak sependapat. Bila ada salah-salah ucap atau salah tafsir, yang kena tidak langsung ke presiden, tapi ke sang juru bicara dulu.

Inilah memang fungsi jubir. Berada di depan sebagai ujung tombak istana, tapi juga harus siap ditombaki dari luar istana. Dan kini, sepertinya fungsi itu sulit diemban oleh staf khusus presiden yang lain.

Sebagai Presiden, sudah selayaknya bila dalam berbicara di hadapan publik diatur lebih dulu dengan para penasehatnya. Di masa Soeharto, ia punya tim ghost writer termasuk Yusril Ihza. Nama ini juga sempat menjadi Menkumham di Kabinet Gotong Royong dan Mensesneg di Kabinet Indonesia Bersatu I, tapi tersandung skandal pribadi karena menikah lagi dengan gadis Filipina. Kini, dalam tekanan, ada  baiknya Presiden memanggil kembali para ahli menyusun kalimat baik pidato maupun tulisan, bila perlu public speaker untuk member masukan. Karena kalimat-kalimat bermaksud baik dari Presiden bisa disalahartikan publik atau media massa karena multi-tafsir atau ambigu maksudnya. Dan ini sebenarnya berefek negatif bagi beliau sendiri, terutama untuk pencitraan yang senantiasa dijaganya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s