Hukuman Moral & Kematian Perdata

Beberapa hari terakhir, pemberitaan tentang korupsi, suap dan penyelewengan oleh sejumlah orang penting negeri ini mencuat. Mulai dari Nazaruddin yang menjabat Bendahara Umum Partai Demokrat hingga Nunun Nurbaeti, istri Komjen Pol. (Purn.) Adang Daradjatun. Secara hukum, mereka belum terbukti positif melakukan tindakan yang dituduhkan. Namun tekanan publik terutama “trial by the press” sudah dijatuhkan. Tak ayal sanksi moral berupa penghujatan hingga tercemarnya nama mereka sudah diterima. Untuk Nazaruddin, ia bahkan sudah dicopot dari jabatannya di partai dan digeser posisinya di DPR.

Adilkah ini?

Menurut saya tidak.

Sama dengan Dominique Strauss-Kahn Managing Director IMF yang dituding melakukan pelecehan seksual, sudah dicopot dari jabatannya padahal belum terbukti kejahatannya.

Justru di saat inilah yang paling berat bagi si tertuduh dan keluarganya. Bila hukuman sudah dijatuhkan, biasanya publik akan tidak acuh lagi karena media sudah tidak memberitakannya. Tekanan tidak lagi terlalu besar. Namun justru masa menunggu hukuman melalui sidang pengadilanlah yang paling berat. Tudingan, hujatan, dan cemoohan datang dari mana-mana. Selain si tertuduh, keluarganya pun menerima tekanan berat. Tetangga menjauh, di sekolah anak-anaknya diejek dan mengalami bullying, bisa jadi ada yang dipecat dari pekerjaan atau sulit mendapatkan kredit bank, dan lain sebagainya. Pendeknya, tertuduh dan keluarganya mengalami “kematian perdata”.

Orang banyak yang lupa, itu adalah tindakan kejam dari rezim otoriter. Di masa Orde Baru, para anggota Petisi 50 mengalami hal ini. Mereka dijauhi orang banyak, ditolak bekerja, dibatasi geraknya, hanya karena mengkritisi pemerintah. Keluarganya pun mengalami kesulitan bahkan sekedar untuk mengurus KTP.

Seringkali, hukuman moral ini lebih berat daripada hukuman formal. Dan bagi saya, itu jelas tidak adil.

Kalau Anda merasa itu pantas buat si tertuduh, boleh saja. Tapi apa salah keluarganya? Di sinilah agama saya yang dipeluk mayoritas orang Indonesia tak dipahami sepenuhnya ajarannya oleh pengikutnya. Di masa Nabi, andaikata ada tertuduh yang kemudian terbukti kesalahannya dan dipenjara, keluarganya tetap bersih namanya dan diperbolehkan mencari nafkah. Bahkan andaikata diperlukan, disantuni dari kas negara (Baitul Mal).

Derita itu mungkin baru bisa dirasakan kalau ada kerabat dekat kita yang mengalami hal tersebut. Sampai-sampai, banyak yang merasa perlu mengasingkan diri karena takut pada hukuman moral ini. Banyak pula yang bertahun-tahun terpaksa mengalami “kematian perdata” karena tak berani mengurus surat-surat atau legalitas formal seperti perpanjangan KTP. Meski di masa ini identitas “ET” atau “Eks Tapol” sudah dihapus dari KTP, namun ternyata hukuman moral masyarakat masih tetap berat. Dan ini seharusnya tugas kita yang mengaku bermoral tinggi untuk menghapuskannya atau minimal meminimalisir dengan tidak melakukannya secara pribadi. Jangan mencemooh, jangan menghujat, jangan menistakan keluarga tertuduh. Juga tertuduh yang belum terbukti secara positif bersalah. Cukuplah hukuman formal yang mereka terima, tanpa perlu lagi hukuman moral.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s