Gayus Yang Jayus & UU-UU Kita

Oke… semua bicara soal Gayus sekarang. Apalagi sejak ia tertangkap atau ditangkap atau dibujuk untuk dibawa atau… ah, terserahlah, intinya dia ditemukan dan dibawa ke Indonesia lagi kemarin. Tidak cuma pemberitaan yang ramai, tapi juga forum-forum diskusi di internet hingga berbagai blog pun membicarakannya. Mulai dari sekedar mengomentari ‘penampakannya’ yang katanya mirip Tukul (kalau bagi saya Tukul masih lebih ganteng, soalnya nggak pake korupsi sih, hehe) atau soal ‘cara membawa’nya yang unik, karena kepergok saat sedang makan malam di Orchard Road, Singapura.

Yah, apapun, yang penting ia sudah ditemukan. Semoga dari mulutnya meluncur pengakuan dan keterangan tambahan yang berguna bagi aparat hukum untuk menindaklanjuti dugaan adanya “maksus” (makelar kasus). Ah, sudahlah. Jangan cuma bicarakan Gayus saja. Yang lebih penting justru membicarakan soal “maksus”. Kalau cuma Gayus thok, nanti malah jadi jayus (basi).

Dalam berita koran yang terbit hari ini, disebutkan Gayus sudah mulai menyebutkan sejumlah nama. Itu berarti yang bersangkutan sudah mulai “bernyanyi”. Bila ia anggota mafia -seperti saya tuliskan kemarin- bisa jadi itu diartikan ia melanggar “omerta”. Rupanya, ada semacam “perjanjian perlindungan saksi” atau “pengurangan hukuman” bila ia berani membuka siapa saja yang terlibat dalam mengalirnya dana sebesar Rp 25 milyar ke rekening pribadinya. Kalau memang benar ini dilakukan, dan aparat keamanan tidak takut mengungkap siapa saja yang terlibat termasuk apabila ada perwira tinggi polisi yang terlibat, maka sudah selayaknya genderang perang melawan mafia peradilan atau ‘maksus’ tadi ditabuh. Konon, akan ada jenderal yang dijadikan tersangka (berita baca di sini).

LifeLearner mungkin juga sudah tahu kalau terjadi kesimpangsiuran dalam kisah penangkapan atau penyerahan dirinya. Pihak yang terlibat dalam proses membawa kembali Gayus ke Indonesia saling klaim. Meski itu terlihat penting bagi yang bersangkutan sebagai “kredit kepahlawanan” sehingga mungkin diharapkan bisa masuk dalam penilaian kinerja, namun publik tidak terlalu mempermasalahkan. Yang lebih penting untuk diawasi adalah bagaimana kasus ini kemudian bergulir. Dan ingat, semula heboh soal “maksus” ini pangkalnya justru dari kasus Bank Century yang kemudian berekses pada ‘merasa teraniaya’-nya Susno Duadji. Dari mulut jenderal polisi berbintang tiga aktif inilah meluncur pengungkapan dugaan adanya “maksus” di tubuh Polri. Di sini jangan sampai publik lupa sehingga terjadi pengalihan isyu.

Satu hal kemarin juga terjadi dan penting untuk dicatat adalah dibatalkannya Undang-Undang No.9/tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). UU yang sudah disetujui oleh DPR dan Presiden ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalil hukum yang menjadi alasannya adalah UU BHP tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk mengenyam pendidikan. “UU BHP bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Ketua MK Mahfud M.D. saat membacakan putusan. (diambil dari Kontan Online, berita selengkapnya baca di sini).

Putusan MK tersebut melegakan para mahasiswa karena selama berbulan-bulan berbagai demonstrasi digelar untuk menentang  penetapan UU tersebut di berbagai kota. Akan tetapi, di pihak lain, banyak Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang juga mengalami kerugian karena sudah mengeluarkan upaya -termasuk dana- untuk mempersiapkan diri memenuhi amanat UU BHP. Dalam hal ini, MK terkesan sudah memenuhi ‘rasa keadilan’ rakyat terutama mahasiswa dan kalangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang banyak menentangnya.

Tanpa publikasi memadai, beberapa bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari 2010, Undang-Undang No. 22/tahun 2009 yang juga telah disetujui DPR dan Presiden juga telah berlaku efektif. Sekedar pembanding, berita mengenai UU BHP masih ada koran yang memuat di halaman pertama. Pemberlakuan UU No.22/tahun 2009 ini menggantikan UU no 14/tahun 1992.(berita selanjutnya bisa dibaca di sini). Kemarin, beberapa surat kabar heboh dengan keharusan pengendara sepeda motor untuk mengenakan helm dengan logo SNI (Standar Nasional Indonesia). Bila melanggar, sanksi dendanya luar biasa besar: Rp 250.000,00! Sementara, harga helm dimaksud juga tidak murah. Belum lagi aturan lain yang juga kontroversial seperti keharusan menyalakan lampu di siang hari bagi sepeda motor (daylight lamp) yang tidak jelas manfaatnya dan memboroskan energi, larangan belok kiri langsung dengan dalih memperlancar arus lalu lintas yang nyatanya justru menghambat dan menambah kemacetan, serta jumlah denda besar yang justru sangat membuka peluang pungli dari oknum petugas. Tahun lalu UU tersebut ditunda penerapannya karena adanya protes dari masyarakat. Tapi sekarang sudah berlaku tanpa ada tekanan lagi karena media massa ‘sibuk’ memberitakan kasus Century.

Demikian pula berita mengenai pemberlakuan Undang-Undang No. 44/tahun 2008 tentang Pornografi atau UU Pornografi (UUP)  juga tidak mendapat perhatian. Berbeda dengan UU BHP, MK malah menolak uji materi (judicial review) yang diajukan koalisi (salah satu berita bisa dibaca di sini) pada hari Kamis (25/3). Padahal, UU ini sangat kontroversial. Begitu mengetahui MK menolak uji materi tersebut, provinsi Bali langsung menolak menerapkannya di provinsinya. Demikian pula D.I. Yogyakarta (D.I.Y.) melalui Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas -istri/permaisuri Gubernur D.I.Y. Sri Sultan Hamengkubuwono X, sekaligus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah R.I.- juga menyatakan keberatannya. Keberatan yang dilayangkan dua provinsi yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya banyak dari pariwisata itu terkesan diabaikan. Padahal, menurut penentangnya, UUP mengancam integritas bangsa, membahayakan budaya bangsa, condong pada penafsiran kehidupan pranata sosial menurut agama tertentu, dan membiarkan negara masuk ke ranah privat warganya.

Terlepas dari pro-kontra mengenai UU-UU kita tersebut, penggambaran kondisi di atas menunjukkan sulitnya membuat aturan dan menerapkannya. Bangsa kita yang majemuk kerap dilupakan aspirasinya oleh para wakil rakyat yang duduk di DPR. Mereka terlalu sibuk memperjuangkan aspirasi kelompok dan golongannya sendiri, seperti nampak dalam kasus Bank Century. Rakyat hanya dijadikan komoditi. Maka, orang-orang seperti Gayus bisa melenggang tenang membawa uang. Padahal uang itu seharusnya bukan haknya. Begitu banyaknya clelah dalam sistem hukum kita itulah yang membuat Indonesia sulit dipercaya dunia internasional, dan terus-menerus terpuruk dalam krisis multi-dimensi berkepanjangan. Ah, pusing kepala kita yang peduli pada bangsa ini memikirkannya. Mana tim kesayangan saya MU kalah pula! (halah! kok gak nyambung?). Sudah ah, mau cari uang nih. Umur dekat dengan Gayus kok isi rekening bank beda ya? Hehe… :D

Okelah kalau begitu…

About these ads

2 responses to “Gayus Yang Jayus & UU-UU Kita

  1. Gayus disuruh menyanyi atau diajari bernyanyi bung Bhayu ? :D …oh tentang undang-undang kita, awalnya smua disahkan hanya dgn tujuan yg pragmatis,setelah berjalan ternyata tak cocok,ah kita bilang; gampang tinggal judicial review…wah kalo begini terus,sampai kapan mencari aturan sempurna buatan manusia.

    • Hahaha, kalau itu kita musti tanya sendiri sama ybs… :p Yeah, soal aturan manusia memang tdk akan pernah sempurna. Yg jadi permasalahan adalah di negeri kita sepertinya hukum digampangkan saja. Dari soal Gayus saja terlihat kan? Apalagi dr aneka UU yg kontroversial…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s