Isu & Fakta

Menjelang Pilpres ini, banyak sekali isu yang bermunculan. Saling sindir dan kritik antar kandidat di panggung kampanye dan Debat Capres yang disiarkan langsung oleh televisi membuat kita tahu betapa banyaknya hal yang harus direspon. Belum lagi isu yang dilontarkan oleh tim sukses masing-masing kandidat membuat masyarakat disuguhi perang isu di media.

Dari sekian banyak isu yang mengemuka, kebanyakan justru berupa tudingan lisan tanpa bukti fakta tertulis. Salah satu contoh yang paling santer adalah soal agama yang dianut oleh Herawati,  istri Budiono sang cawapres SBY. Saya sesungguhnya tidak peduli apa agamanya, karena sebenarnya yang akan dijadikan wapres kan suaminya. Bahkan, bila Budiono seagama dengan istrinya pun sebenarnya tidak menjamin ia akan lebih buruk atau lebih baik.

Akan tetapi ada soal isu yang kekurangan fakta di sini. Pihak yang menyatakan istri Budiono itu non-muslim cuma punya cerita, demikian pula dengan yang membantahnya. Bantahan dari Ir. Tifatul Sembiring Presiden PKS malah membuat kening lebih berkerut. Untuk meyakinkan bahwa Herawati beragama Islam ia menyatakan bahwa guru ngajinya adalah kader PKS. Ini mencuatkan pertanyaan lain, bukankah PKS adalah partai baru? Apakah kemudian bisa disimpulkan bahwasanya ke-Islam-an Herawati juga baru? Bila ya, sebaru apa? Kalau memang dia Katolik atau Islam, ya tampilkan faktanya. KTP atau ijazah atau akta kelahiran atau paspor misalnya.

Bagi saya, sekali lagi tidak penting bila ternyata memang Herawati terbukti Katolik atau Islam. Yang bagi saya lebih penting adalah penutupan fakta tadi.Isu dibantah dengan isu. Jadinya, masyarakat diharapkan menyeleksi sendiri mana yang benar. Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas penyebar isu itu. Sesuai asas patronisme, diharapkan masyarakat percaya kepada patronnya, meski ia bicara tanpa fakta.

Soal agama Herawati tadi cuma satu contoh saja. Sebenarnya kalau dilakukan media monitoring atas semua isu yang bertebaran di masyarakat terutama lewat media massa, akan sangat banyak yang tanpa fakta. Kalaupun ada “fakta”, keasliannya diragukan. Bahkan, tak jarang yang terlihat asli pun dibantah. Akhirnya, terjadi pengaburan fakta. Tak heran, bahkan untuk peristiwa sejarah besar seperti Serangan Umum 1 Maret 1949, Peristiwa 30 September-1 Oktober 1965, Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, dan lain-lain juga terjadi pengaburan fakta.

Makanya, saya tidak yakin kalau cuma isu DPT, bakal dipandang penting oleh yang punya kepentingan. Apalagi isu penundaan Pemilu. Wong isu SARA saja cuma dianggap “test the water” saja kok. Jangan-jangan, isu disintegrasi bangsa pun bernasib serupa…

(oleh: Bhayu M.H., diposting di: http://www.lifeschool.wordpress.com)