Kucing dalam Ekonomi China dan Indonesia

“Tidak penting kucing hitam atau putih, yang penting dia bisa menangkap tikus.”

[Deng Xiao Ping, 1904-1997)

Adalah Deng Xiao Ping yang mengungkapkan hal itu, saat ia dituding mengkhianati ajaran komunisme China karena memasukkan kapitalisme ke negeri “Tirai Bambu” itu. Deng memandang, asas “sama rata sama rasa” bukan berarti warga negara China tidak boleh kaya. Justru dengan kekayaan itulah rakyat China akan makin sejahtera. Jadi, tujuan kesejahteraan rakyatlah yang utama. Tidak peduli cara apa yang dipakai. Maka, ia mengkombinasikan sosialisme dan komunisme ala Ketua Mao Xe Dong dengan kapitalisme.

Dan saat Olimpiade 2009 lalu digelar, terbelalaklah mata dunia, betapa China merupakan negara kaya-raya. Kini, RRC merupakan salah satu negara dengan cadangan devisa terbesar dan nyaris tanpa utang. Indonesia seharusnya bisa belajar banyak dari China.

Memang, ada kisah pelanggaran hak asasi manusia yang memilukan di sana. Saya beberapa waktu lalu membaca sebuah majalah lama terbitan tahun 2002, konon tiap minggu ada puluhan orang dieksekusi mati. Mungkin hal itu tidak masalah mengingat penduduk RRC lebih dari 1 milyar orang! Yang lebih mengerikan, konon orang-orang yang dieksekusi mati itu kemudian dijual organ-organ tubuhnya. Saya tidak tahu, apakah berita itu benar atau tidak. Juga kekejaman yang dilakukan terhadap keluarga dan pendukung kekaisaran saat terjadinya Revolusi Rakyat. Belum lagi Tragedi Tiananmen 1988. Semua itu menjadi catatan kelam dalam sejarah RRC modern.

Walau begitu, dunia melihat ada kemajuan amat pesat dari RRC di bidang perekonomian. Selain kendali ketat pemerintah terhadap arus barang dan jasa, namun sejatinya kapitalisme dengan modifikasi kontrol negara tetap dapat hidup di sana. Selain itu, ada satu hal positif dari cara pandang RRC terhadap penduduknya: RRC tidak menganggap penduduk yang banyak itu sebagai sebuah bencana, melainkan anugerah.

Coba kita lihat data dari Biro Pusat Statistik (BPS) dengan asumsi data tersebut benar. Pada Februari 2009, jumlah pengangguran terbuka mencapai 9,26 juta orang dari angkatan kerja sejumlah 113,74 juta orang. Ini berarti penduduk yang bekerja sebanyak 104,49 juta orang. Bila dibandingkan China yang per 31 Desember 2008 yang penganggurannya mencapai 8,86 juta orang, jelas nampak pengangguran kita masih banyak. Walau BPS mengklaim adanya penurunan menjadi 8,14 persen dari data Agustus 2008 mencapai 8,39 persen. Akan tetapi satu paradigma jelas, Indonesia masih menganggap banyaknya penduduk bukan potensi atau kesempatan (opportunity) tapi bencana, hambatan, atau ancaman (threat).

Sementara, RRC menganggap jumlah penduduk besar tersebut sebagai sebuah anugerah karena berarti bisa mendapatkan tenaga kerja dari dalam negeri. Dan memang, industri padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja dibuat secara massif di RRC dan menyerap sebagian besar tenaga kerja mereka. Jumlah 8,86 juta orang pengangguran terbuka tadi hanya 4,2 persen saja dari angkatan kerja di RRC. Meski ada ‘orang perahu’ yang nekat merantau dengan alasan kesulitan ekonomi, namun lucunya kita tidak pernah mendengar ada warga negara RRC yang diekspor ke luar negeri sebagai tenaga kasar. Memang, ada imigran gelap di negara-negara lain seperti di AS, tapi jumlahnya tidak sebanyak TKI kita, resmi maupun gelap.

Keberhasilan RRC melakukan revolusi terhadap sistem ekonominya tanpa meninggalkan ideologi dasar tersebut seharusnya menjadi contoh bagi kita. Ideologi negara Pancasila yang berimplikasi pada penerapan sistem ekonomi Pancasila seharusnya tidak menghambat arus modal kapitalisme guna menyejahterakan Indonesia. Sehingga, kalau “kucing” di China adalah sosialisme versus kapitalisme, di sini menjelang Pilpres yang ramai adalah ekonomi kerakyatan versus neo-liberalisme. Ekonomi kerakyatan yang sebenarnya adalah ekonomi Pancasila dengan nama lain, seharusnya tidak perlu dipertentangkan dengan ekonomi liberal atau neo-liberalisme. Prinsipnya satu: selama tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat alat apa saja boleh dipakai. Tentu saja ada syarat tambahan: jangan sampai membiarkan negara ini jatuh ke tangan asing, langsung atau tidak langsung. Membiarkan negara ini dalam dikte IMF atau lembaga semacamnya, menambah hutang luar negeri dan menjual aset negara termasuk dalam kategori ‘membiarkan negara jatuh ke tangan asing’. Percuma saja dulu para pejuang kita bersimbah darah merebut kemerdekaan, kalau sekarang para pemimpin kita malah menyerahkan kedaulatan negara ini tanpa darah, tapi demi tambahan pundi-pundi simpanannya semata di bank.

(Ditulis oleh : Bhayu M.H., diposting di : http://www.lifeschool.wordpress.com)