Memilih atau Tidak Memilih dalam Pemilu adalah Hak!

Fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap tindakan tidak memilih dalam Pemilu atau biasa disebut golput kalah pamor dengan imbauan golput bagi pengikut Gus Dur yang dilontarkan sang kiai sendiri. Meski MUI terdiri dari sekumpulan ulama kampiun ilmu agama, ternyata kepatuhan umat Islam kepada lembaga itu bisa jadi tidak lebih tinggi dari kepatuhan pengikut Gus Dur kepada ’sang wali’.

Wacana agar warga negara menggunakan hak pilihnya dibuat dengan aneka cara. Melalu iklan dan publikasi persuasif bersifat ajakan dan himbauan, hingga yang bernada ’ancaman’. Kalau yang pertama sih tidak masalah. Tapi yang kedua, itulah yang hendak saya bahas di sini.

Sewaktu membaca sebuah majalah mingguan, saya mendapati argumen yang isinya intinya adalah: ”bila Anda tidak menggunakan hak pilih, maka tidak berhak untuk protes selama lima tahun atas kinerja penyelenggara negara.” Wah, wah, wah. Luarrr biasa. Ancaman semacam itu sebenarnya jelas melanggar undang-undang dan hak asasi manusia.

Semula, saya kira itu hanya opini atau sudut pandang redaksi majalah itu. Tapi ketika saya juga membacanya di media cetak lain dan mendengarnya di beberapa radio, saya langsung tahu itu bukan bentuk ’kreativitas’ pengelola media. Melainkan, tampaknya berasal dari satu sumber yang sama.

Dalam UU tentang Pemilu yaitu UU No.10/2008, disebutkan di pasal 19 ayat 1 yang berbunyi: “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Jelas kata yang tercantum adalah “hak”, bukan “kewajiban”.

Lebih tinggi lagi, dalam produk hukum tertinggi di negara kita yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamandemen tahun 1999-2002, juga tercantum hal senada. Dalam pasal 28 E disebutkan: “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Hak memilih di sini termaktub dalam kata bebas. Artinya bebas digunakan atau tidak. Terserah pemilihnya.

Dari sudut hukum, jelas sekali kalau memilih dan dipilih adalah hak. Pengecualian hanya bagi mereka yang terkena hukuman pidana lebih dari lima tahun atau terbukti tidak setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pula secara hak asasi, ancaman macam itu jelas melanggar hak dasar yaitu hak untuk hidup tanpa rasa takut dan hak kebebasan berpendapat. Hak untuk memilih merupakan hak perdata warga negara, demikian juga hak untuk berpendapat. Tidak ada hukum apa pun yang menyebutkan mereka yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu lantas tidak boleh protes kepada penyelenggara negara! Hal ini dipertegas oleh pernyataan Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal Ridha Saleh yang dimuat harian Kompas, 3 Februari 2009: “Setiap orang bebas menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya itu. Masyarakat atau negara tidak dapat membatasi hak itu dengna melarang, mengkriminalkan atau menjatuhkan sanksi moral terhadap orang yang tidak menggunakannya.” Bahkan hak memilih tersebut tercantum secara resmi dalam UU No. 39/1999 tentang HAM, yaitu di pasal 43 yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam Pemilu”. Pernyataan serupa juga terdapat dalam UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik, yaitu di pasal 25 yang berbunyi: “Hak setiap warga negara ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih”.

Secara logika, itu aneh. Sama saja kalau ada orang yang tidak mau memesan makanan dari suatu restoran pada suatu waktu, lantas dilarang selama lima tahun berikutnya masuk restoran tersebut atau memakan produk hasil olahan restoran bersangkutan. Bahkan, andai restoran itu berbuat kesalahan pun ia tidak berhak protes. Misalnya saja motor delivery milik restoran itu menabrak Anda, maka Anda harus diam saja. Alasannya, karena dulu Anda pernah tidak mau memesan makanan. Aneh kan?

Jadi, jangan mau ditakut-takuti. Kalau mau memilih, ada 38 partai nasional dan 6 partai lokal di Aceh dengan 11.301 calegnya (sesuai jumlah dalam DCT yang diumumkan 29 Oktober 2008) untuk dipilih. Juga ada calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) untuk mewakili aspirasi tiap provinsi di tingkat nasional. Tapi kalau Anda memilih untuk tidak memilih, itu juga hak Anda. Gunakan hak Anda tanpa ketakutan. Ini sudah era reformasi, bukan lagi era ditakuti dengan ancaman basi!

(Bhayu Mahendra H.; diposting di http://www.lifeschool.wordpress.com)

About these ads

8 responses to “Memilih atau Tidak Memilih dalam Pemilu adalah Hak!

  1. Boleh menanggapi? saya rasa itu bukan ancaman….

    saat dia menggunakan Hak untuk memilih seseorang dalam pemilihan umum, dia punya hak untuk menuntut keadilan kepada siapa yang dia pilih

    jika dia tidak menggunakan haknya dalam pemilihan umum, yang terpilih punya hak untuk tidak mendengar tuntutan para orang yang tidak memilih dalam pemilihan umum……karena dia memiliki kewajiban kepada orang yang memilihnya…..

    berhati hati dalam bermain hak, karena jika dilihat…semua orang juga memiliki haknya masing masing……

      • kata2 diatas jika tdk menggunakan haknya, maka yg terpilih punya hak tidak mendengarkan tuntutan pada org yg tidk memilih.. waahh miris sekali. dikira ini pemilihan ketua kelas. kalo pemilihan presiden, sekali presiden terpilih maka presiden harus mendengarkan semua tuntutan rkyatnya baik pemilih atau golput. kalo yg disebutkan seperti itu, maka mau jadi apa negara. ini negara bukan kelas sd.. memilah2 seperti itu, kalo model presiden seperti itu maka matilah demokrasi di negara ini. maaf jika ada salah

    • boleh saya bertanya sedikit tentang apa yang anda tuliskan diatas?
      misalnya
      apakah jika seorang dari partai politik A terpilih menjadi pemimpin bangsa ini,maka dia hanya bertanggung jawab kepada orang2 / atau sekelompok masyarakat yang pada waktu diadakan pemilu memilihnya , dan dia tidak mempunyai tanggung jawab kepada orang2 yang tidak memilih dia?
      tolong jelaskan…..
      terima kasih

    • Pemilu sebenarnya perlu, karena kalau tidak pemimpinnya akan turun-temurun seperti kerajaan. Sayangnya, aturan yang ada memang sangat longgar sehingga mereka yang tidak bisa mengemban amanah rakyat pemilih malah dipercaya memimpin negara (ini bukan cuma lembaga presiden lho… karena pengelola negara terdiri dari beberapa lembaga dan itu besar).

  2. 1. Seorang mahasiswa yang juga warga negara Indonesia menolak untuk mengikuti pemilihan umum pada 2009 yang lalu, karena menganggap pemilu tidak dapat menyelesaikan persoalan krisis multi dimensi yang terjadi di masyarakat. Bagaimana anda melihat peristiwa ini dari sudut hak dan kewajiban warga negara.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s