Press Freedom/Kebebasan Pers

Indonesia ranked 100 on press freedom. Is it good for us to congratulate this fact? Not at all, of course. This country is in the lowest level of pride. But it is not mean we must surrender. Press freedom which we put as our pride now seems like an old story only.

Several times ago for example, related to Tempo special edition magazine cover which showed painting of Soeharto and his children that inspired by Leonardo Da Vinci’s The Last Supper, some Christian bodies protested. They feel hurt because Soeharto alike put on the same level as Jesus is. In my humble opinion, I just disgusting, if someone must be angry, it must be Da Vinci’s heirs. That’s because his famous painting ‘had been raped’.

Just think, especially for you Indonesian fellows. If that sue which said they are acted as representative of Christian mass bodies being accepted, then D&R magazine banning by Soeharto’s New Order regime will be understandable. At that time, on March 7, 1998 edition, those magazine put painting about Soeharto as “King of Spade” in the bridge card.

Here in Indonesia, press freedom usually being threatened not only from outside, but from internal also. Just for example like press publication company taking a position or associate with certain political group. But, the biggest threat came from government & its bodies still, which oftenly can not understand press obligation. Otherwise, State Law about Press many times can not used at the court as lex specialis protection. Bersihar Lubis for example, being accussed because he wrote opinion which his accussor are peoples who are not have direct relationship with his writing.

For Indonesia press peoples, seemly the struggle far enough still. Luckily there are many alternative media nowadays. If many ‘media on struggle’ published underground at the past time, until they must put address on Netherland, now there is blog which make information spreading easier. There are new concept citizen journalism which make everyone can be a ‘journalist’. It is a must that press freedom should be followed by perfect journalism rules. One of them is the ability to verify every single news to make itu more accurate.

 

 

 

 

 

 

Indonesia urutan ke-100 soal kebebasan pers. Apakah kita harus memberi selamat soal ini? Tentunya tidak. Negeri ini memang sedang terpuruk-terpuruknya. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Kebebasan pers yang semula kita agung-agungkan pasca reformasi, kini malah jadi seperti berita basi.

Beberapa waktu lalu misalnya, terkait dengan cover majalah Tempo edisi khusus Soeharto yang memuat lukisan Soeharto dan anak-anaknya yang bergaya The Last Supper-nya Leonardo Da Vinci, sejumlah organisasi keagamaan Kristen memprotesnya. Mereka merasa terhina harkat keagamaannya karena seolah Soeharto disejajarkan dengan Yesus. Terus terang saya heran, kalau pun ada yang harus marah, seharusnya adalah ahli warisnya Da Vinci. Itu karena lukisan ternamanya ‘dioprek dan diperkosa’.

Coba pikirkan. Andaikata gugatan sejumlah orang yang mengatasnamakan ormas Kristen itu diterima, maka breidel yang menimpa majalah D&R yang dilakukan Orde Baru sah-sah saja. Ketika itu, dalam edisi 7 Maret 1998, majalah ini memuat cover bergambar Soeharto yang diilustrasikan sebagai “King” dalam kartu remi.

Di Indonesia, kebebasan pers seringkali terancam tidak hanya dari pihak luar, tapi juga dari dalam. Misalnya saja dari keberpihakan perusahaan penerbitan pers terhadap satu aliran politik tertentu. Akan tetapi, ancaman terbesar tetap datang dari pemerintah dan aparatnya yang kerap kali tidak memahami tugas pers. Apalagi UU Pers yang kerap kali tidak dapat digunakan oleh insan pers sebagai perlindungan sebagai lex specialis. Bersihar Lubis misalnya, didakwa karena menulis opini yang pendakwanya justru pihak yang tidak terkait langsung dengan tulisannya.

Bagi insan pers Indonesia, sepertinya perjuangan masih amat panjang. Untunglah kini ada begitu banyak media alternatif. Jika dulu berbagai ‘media perjuangan’ terpaksa terbit di bawah tanah dengan alamat hingga di Belanda, kini ada blog yang makin memudahkan. Ada citizen journalism alias jurnalisme warga yang membuat tiap orang bisa jadi ‘wartawan’. Tentu saja, kebebasan pers di sini harus diikuti oleh kaidah jurnalistik mumpuni. Termasuk di antaranya kemampuan memverifikasi berita sehingga menjadi akurat.